BAGIKAN
Kaum Perempuan Dari Kecamatan Pamona Timur dan Pamona Selatan, Gelar Konfrensi Pers

Aksi Sejumlah Elemen Masyarakat di Kantor DPRD, Memperingati Hari Tani, 24 September 2018,
Pamona Timur, PMC. “Sudah jatuh tertimpa tangga, selanjutnya disuruh perbaiki tangga pula”, hehehe. Boleh jadi kalimat bersayap ini cukup mewakili kegelisahan warga di sekitar PT Sawit Jaya Abadi (SJA), sebuah perusahaan perkebunan sawit yang kini memasuki tahap eksplorasi. Asal tahu saja, kehadiran SJA selama ini di Kecamatan Pamona Timur dan Pamona Tenggara memang masih menyisakan sejumlah masalah, selain tumpang tindih kepemilikan lahan perusahaan, Nakertrans, dan penduduk setempat, tanaman sawit yang ada juga berdampak munculnya hama bagi tanaman lokal masyarakat setempat. Sudah begitu, mutasi penduduk dari desa asal ke wilayah pemukiman transmigrasi membuat status kependudukan warga belum jelas.
“Tanaman jagung kami tidak bisa tumbuh secara normal, karena kebun kami terdapat di tengah-tengah perkebunan sawit, belum lagi berbagai macam penyakit tanaman yang muncul belakangan ini”, sebut Ibu R.Pokesa, warga desa Masewe. Tak hanya itu, ibu Pokesa juga menyimpan kekhawatiran tentang kemungkinan akan dibangunnya bendungan air oleh perusahaan. “Kalau bendungannya dibangun, tentu tanah kami terancam tergenang pak, terus kemana lagi kami akan berkebun”.
Lain ibu Pokesa lain pula Ibu Yeni. Warga asal desa Tiu yang kini termasuk warga Transmigrasi Pemukiman Setempat (TPS) ini mengaku kesulitan mendapatkan hak-haknya, karena status kependudukannya yang belum jelas. “Kami kan berKTP desa Tiu, tapi tempat tinggal kami di pemikiman trans desa Kancu’u, jadi kalau ada urusan di Kancu’u dorang tidak mau urus karena kami masih berkatepe Tiu”, keluh Ibu Yeni berharap, pihak Nakertrans Kabupaten Poso segera memastikan status kependudukannya di Desa Kancu’u.
Atas sejumlah fenomena ini, pihak Solidaritas Perempuan (SP) Poso, mendesak Pemda Poso segera menetapkan moratorium (penghentian sementara) operasi PT. Sawit Jaya Abadi (SJA) di Pamona Timur dan Pamona Tenggara. “Sebenarnya masalahnya memang sudah terlalu rumit, karena itu diperlukan langkah tegas dari pemerintah untuk menghentikan operasi SJA demi penyelesaian semua masalah”, tegas Evani Hamzah selaku Ketua SP Poso. Sebelumnya, SP bersama sejumlah elemen masyarakat sipil lainnya, telah menggelar aksi unjuk rasa dengan menggunakan momentum hari tani, 24 September 2018. Dalam aksi yang berujung pada dialog dengan anggota DPRD Poso itu, SP meminta DPRD segera membuka ruang komunikasi dengan masyarakat untuk mengambil langkah-langkah kongkrit ke depan.
Informasi yang dihimpun oleh posomediacenter.com, Bupati Poso, Darmin Agustinus Sigilipu, juga telah membentuk Tim Penyelesaian Masalah yang sedang dihadapi masyarakat, namun sampai berita ini diturunkan belum menemukan solusi kongkrit. “Ya, kami memang sudah mendengar itu pak, tapi kan kita tidak tahu perkembangannya karena memang kami tidak dilibatkan, padahal seharusnya sebagai orang yang dirugikan kami juga dilibatkan”, kata Ibu Tarima, warga Transmigrasi Pemukiman Asal (TPA) mengaku belum menemukan hak-haknya sebagaimana yang dijanjikan sebelum meninggalkan pulau jawa menuju wilayah transmigrasi Kancu’u, kecamatan Pamona Timur. “Kami minta Pemda tegas, dan melibatkan warga dalam tim penyelesaian masalah yang telah dibentuk”, tambah Koordinator SP Poso, Evani Hamzah.
Begitulah kerumitan yang dihadapi sejumlah warga di Kecamatan Pamona Timur dan Pamona Tenggara, pasca masuknya perkebunan sawit sejak tahun 2008. Dan nyatanya memang, izin kehadiran anak perusahaan Astra group itu kini mendapat sorotan tajam dari aktivis LSM. Bukan apa-apa, berdasarkan UU No. Tentang 32 Perkebunan, sebuah perusahaan perkebunan diharuskan melewati beberapa tahap sebelum eskplorasi, sementara menurut penelusuran SP Poso, SJA baru memiliki izin arahan lokasi. “Hak Guna Usaha (HGU) sampai saat ini SJA belum mengantonginya, jadi kami mempertanyakan itu, termasuk SIUPnya”, kunci Evani Hamzah. PMC-01

Tinggalkan Komentar